Publik Adem Ayem

Yakob Godif Malatuny

(Akademisi Universitas Pattimura)

INTENSITAS obrolan seputar persoalan politik oleh para elit parpol kian meningkat menjelang pesta demokrasi yang akan di gelar pada tahun 2019. Mulai dari obrolan tentang fenomena perang tagar “2019 Ganti Presiden versus Jokowi Sibuk Kerja”, beberapa nama yang masuk dalam bursa bakal calon presiden dan wakil presiden, sejumlah politisi yang hijrah ke partai lain, wacana negara bubar hingga pelbagai persoalan lain seputar politik yang dapat kita saksikan dalam berbagai program televisi.

Padahal, sejujurnya publik tetap adem ayem dalam menanggapi pelbagai isu yang ditiup oleh para elit parpol ke media. Tengok reaksi seluruh rakyat, meski tiap hari televisi nasional mewartakan jalan menuju Senayan dan Istana Merdeka, namun rakyat tetap tenang. Hanya sedikit pergerakan yang dimotori relawan, selebihnya mengamati dalam diam, seperti kata Karim Suryadi sang Pakar Komunikasi Politik.

Lebih parahnya lagi, kegenitan politisi yang merasa dirinya pantas maju dalam persaingan politik disambut massa rakyat yang diam dalam ketidaktahuan asal-usul sang politisi. Memang benar kata Karim Suryadi (2017) baliho mereka yang digadang-gadang sebagai calon yang bertebaran di setiap sudut kota tidak membangkitkan antisiasme publik.

Baliho gagal menjadi media yang mempersuasi publik karena kemunculannya hanya menegaskan hasrat elit berkuasa, namun tidak menangkap apa kehendak massa. Hubungan yang berjarak antara calon pemilih dan politisi yang akan berkompetisi dalam politik pada tahun depan menjadi penyebab munculnya sikap dingin publik terhadap pemilu. Kondisi ini diperparah oleh beragam persoalan yang merontokan performa pemerintahan dan imej tentang politik itu sendiri.

Elit parpol jangan menyalahkan rakyat yang memilih tetap hening di tengah hingar-bingar pewartaan tentang politik di media. Rakyat sudah melek politik, mereka tidak buta dan tuli terhadap pelbagai persoalan yang sempat luput dari perhatian politisi. Sesungguhnya, rakyat merindukan sosok pemimpin yang bertindak cepat, dekat dan merakyat. Rakyat sudah muak dengan pemimpin yang pandai menata kata namun gagal menata kota.

Bangkitkan Kegairahan Publik

Makin sulit menemukan rakyat yang antusias membicarakan pemilu dan politik secara keseluruhan. Rata-rata publik masih menganggap satu-satunya penanda yang mudah terbaca akan tibanya pemilu adalah bertebarannya baliho permohonan doa dan dukungan.

Demi membangkitkan kegairahan publik terhadap kontestasi politik, maka seorang politisi hendaknya menempuh beberapa langkah bijak. Kesatu, seorang politisi mesti membangun jaringan komunikasi yang langsung menyentuh calon pemilih. Jaringan ini bisa personal maupun organisasial, bisa alami ataupun artifisial.

Karim Suryadi (2017) menempatkan kalimat bagus bahwa “untuk menghidupkan jaringan semacam ini seorang kandidat harus memiliki deposit politik yang memungkinkannya diterima di tengah-tengah massa. Hal ini menegaskan bahwa kemunculan calon yang mencuat dari lapangan jauh lebih mudah dalam pemasarannya ketimbang calon dropping dari atas”.

Banyak tokoh yang hidup di negara yang demokrasinya sudah mapan mengivestasikan maksud politiknya ke dalam organisasi sosial. Mereka secara sukarela mengumpulkan uang, mengorganisir, kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepedulian yang sama, dan menggerakan rakyat untuk bersama-sama menangani masalah mereka sendiri.

Banyak tokoh dan aktor ternama memulai aktivitas sosial mereka sebelum terjun ke kancah politik. Keterlibatan di dalam organisasi sosial mereka lakukan jauh-jauh hari sebelum mereka memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Tengok misalnya Barack Obama yang menghimpun kekuatan dan dukungannya lewat organisasi yang bertujuan membuka lapangan kerja bagi tuna wisma, atau Hillary Clinton yang memulai debutnya melalui layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang berutung.

Kedua, sebelum tiba masa pemilu, para politisi mesti melancarkan operasi “senyap” dengan menyusup ke jantung-jantung calon pemilih melalui berbagai paket program, baik yang terkait dengan implementasi program pemerintah maupun bantuan perorangan.

Tidak kalah penting, memperbaiki kontak antara parpol, politisi dan pemilih melalui sentuhan program yang terarah dan terukur. Niscaya, masyarakat akan mengapresiasi operasi senyap yang digagas perorangan dengan maksud menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

Ketiga, politisi hendaknya menjaga rekam jejak (tetap baik di mata masyarakat) agar harkat mereka tak tercoreng tuduhan miring. Namun, Najwa (2016) menegaskan masa lalu tak patut ditutupi agar kewibawaan kelak terkebiri. Politisi mesti membuka diri dan berkata jujur kepada masyarakat tentang segala tindakan baik yang berdampak positif bagi hajat hidup orang banyak sebaliknya meminta maaf atas tindakan keliru (bila ada) yang merugikan masyarakat.

Lebih dari itu, politisi hendaknya menjadi teladan dalam berbuat baik, karena keteladanan memang lebih mudah diserap daripada teori-teori yang kering; politisi hendanya menjadi rahmat di dalam lumbung-lumbung negeri. Politisi yang berbudi luhur akan menjadikan dirinya seperti gula pasir yang larut dalam air demi memberi rasa manis pada teh atau lilin yang rela hancur demi menerangi orang lain dalam kegelapan.

Politisi yang tampil cepat, dekat dan merakyat selalu punya cara unik untuk membuat publik tak adem ayem dalam politik. Tindakannya bisa menarik publik untuk turut serta berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menegakkan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.***

Demokrasi Terlihat (tidak) Menjengkelkan

Oleh :

Yakob Godlif Malatuny, M.Pd

(Akademisi Universitas Pattimura)

SEMENJAK kelahiran demokrasi di Athena (Yunani) hingga praktek demokrasi duniawi dewasa ini memang tak semudah teorinya. Athena menjadi contoh nyata, Fuady (2010) mencatat “meskipun prinsip demokrasi yang diletakan oleh Solon di Athena sudah cukup maju, bahkan sangat maju menurut ukuran zamannya, namun praktik pemerintahan di Athena tidak serta merta berubah menjadi benar-benar demokratis”.

Bila kita sorot balik (flashback) jauh ke belakang, sejarah mencatat bahwa Socrates dihukum mati oleh pemerintahan yang waktu itu memproklamirkan diri sebagai pemerintahan demokratis. Socrates dituduh sebagai “provokator” yang meracuni generasi muda dengan pikiran-pikiran yang dianggap “menyeleneh” atau mengganggu stabilitas pemerintahan.

Karena itu, murid setia Socrates, Plato awalnya tak begitu suka dengan demokrasi, bukan hanya karena gurunya dihukum mati oleh pemerintah yang mengaku demokratis, tetapi juga dengan demokrasi “orang-orang jahat seperti gerombolan dan para begal demokrasi turut serta mengurus pemerintahan”.

Meskipun akhirnya Plato juga menyetujui demokrasi dengan berbagai catatan. Fuady (2010) menyimpulkan “demokrasi adalah pilihan satu-satunya yang terbaik bagi kehidupan dan kelangsungan suatu bangsa dan negara di dunia ini”. Hampir-hampir tak ada alternatif lain yang mampu bertahan seperti konsepsi demokrasi.

Dalam renungan reflektif berjudul “Demokrasi Kita” Mohammad Hatta bernubuat bahwa demokrasi tak bisa dilenyapkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangannya “demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan daripada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat berakar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.

Namun perlu diingat apa yang dikatakan Strachey (1965) bahwa demokrasi bukanlah sebagai obat bagi segala penyakit sosial. Dengan kata lain, sikap ini bukan berarti menolak demokrasi sebagai sebuah sistem politik, melainkan hanya ingin menegaskan tentang sistem demokrasi bukanlah satu-satunya obat bagi seluruh penyakit sosial.

Karena sejatinya demokrasi berbicara menyangkut siapa yang menjalankan pemerintahan dan aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi acuan pokok pemerintah dalam bertindak, sehingga tercipta pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan begitu, demokrasi menjadi cita-cita bagi sebagian besar umat manusia bukan satu-satunya sebagai obat untuk segala penyakit manusia.

Lebih dari itu, saya bersetuju dengan konsep berpikir Profesor Cecep Darmawan dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Dalam Persimpangan Makna” bahwa demokrasi bukanlah milik penguasa, bukan pula milik kelompok ideologis tertentu, melainkan demokrasi harus menjadi ruh bagi kehidupan segenap warga di sebuah negara.

Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menegaskan, Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ”semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup.

Demokrasi sewajarnya menjadi ruh bagi setiap kewargaan yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk menghadirkan perbaikan, mengentaskan kemiskinan, dan membangun keterbelakangan demi memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan yang merata bukan malah menjelma sebagai alat bagi para politisi yang tamak untuk melapisi kehormatan dengan kehormatan yang lebih tinggi sebagai penolak kenistaan zaman; bukan menjelma sebagai alat untuk meraup keuntungan sebesar-sebesarnya demi kemakmuran sanak famili.

Memang benar kata Yudi Latif (2015) bahwa demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan nasionalisme kewargaan (civic nationalism) justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang semestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan, dan daulat rakyat justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan, dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadobsi model-model demokrasi liberal tanpa menyesuaikannya secara saksama dengan kondisi sosial-ekonomi segenap kewargaan Indonesia justru dapat melemahkan demokrasi. Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan, pilihan desain demokrasi kita justru sering kali memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Tak boleh heran, jika disaat sebagian besar anak bangsa mengais-ngais rupiah, terdapat sekelompok orang, rata-rata dari kelas menengah ke atas yang wangi kerap mengobral rupiah, sehingga mobil mewah meluncur tiap hari. Tak boleh heran, jika tiap tahun KPK selalu memiliki tahanan sekelas pejabat, baik di daerah maupun pusat. Tak boleh heran, negeri kita yang dahulunya dicap sebagai tanah surga sekarang mudah berubah menjadi negeri para bedebah.

Demokrasi tak lagi menjadi sarana afektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana afektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik; res publica (urusan umum) tunduk di bawah kendali res privata (urusan privat).

Di satu sisi, keadaan buruk di atas menjadi sebab musabab sering kali warga memandang demokrasi sebagai proses yang menjengkelkan. Bisa jadi, mereka akan mengubur kepercayaan terhadap orang-orang yang turut berperan aktif menggerakan roda demokrasi kita.

Namun di sisi lain, sebagai warga negara yang baik dan cerdas mesti optimis bahwa prinsip demokrasi dalam Negara Kebangsaan Pancasila akan tetap berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elite penguasa-pemodal (minokrasi). Kualitas demokrasi kita cepat atau lambat akan mengarah pada ketercapaian substansi demokrasi yakni berfungsinya institusi demokrasi yang dapat menyejahterahkan segenap kewargaan.

Memang secara pragmatis, demokrasi tak memberi garansi apa pun bagi warganya, sebagaimana USIA (1991) menempatkan kalimat bagus bahwa “democracy itself guarantees nothing”. It offers instead the opportunity to succed as well as the risk failure”. (Demokrasi memang tak menjamin apapun. Demokrasi menawarkan kesempatan untuk berhasil, bisa juga beresiko gagal).

Artinya, demokrasi hanyalah wahana, alat atau instrumen bagi pemenuhan harapan warga dalam sistem pemerintahan yang memberi peluang dan menawarkan kesempatan yang besar kepada warga melalui pemerintahan yang mewakili kehendak mereka.

Oleh karena itu, warga jangan sampai salah memilih pemimpin atau wakilnya di legislatif. Demokrasi adalah kesempatan terbaik yang mesti dimanfaatkan oleh segenap kewargaan untuk melimpahkan kekuasaan kepada orang-orang baik dan cerdas yang mampu bertindak cepat, dekat dan merakyat.

Niscaya, demokrasi kita akan terlihat sebagai proses yang tak menjengkelkan, karena pemimpin kita mampu menemukenali substansi demokrasi yang mengedepankan demokrasi kerakyatan dan dipandu dengan nilai hikmah kebijaksanaan dengan landasan kokoh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan.***

Gubernur Baru, Berani Lawan Kemiskinan dan Harus Ada Perubahan

Oleh : Godlief Malatuny

AJANG pesta demokrasi yang digelar pada tanggal 27 Juni 2018 di Maluku telah usai secara aman dan damai. Hasil hitung cepat Konsultan Citra Indonesia (KCI) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network menempatkan Paslon dengan jargon "BAILEO" keluar sebagai pemenang, dengan basis hampir di delapan dari 11 Kabupaten/Kota, di Maluku.

Dari data yang masuk mencapai 93,33 persen paslon BAILEO berhasil memperoleh persentase jumlah suara tertinggi, dan diprediksi melewati 10 persen dibanding dua kompetitornya. Hasil hitung cepat ini mencatat "BAILEO" unggul dengan jumlah suara 40,36 persen "SANTUN" 31,58 persen dan "HEBAT" 28,06 persen.

Hitung cepat ini memiliki margin error plus minus 1 persen. Hasil quick count dengan sampling error di bawah 1 persen dan dipastikan hasilnya akan sangat mendekati data resmi KPUD Provinsi Maluku nanti.

Pasangan calon Murad Ismail-Barnabas Orno dengan jargon "BAILEO" sudah pasti menang atas dua kompetitornya, Said Assagaf-Andreas Rentanubun "SANTUN" dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath "HEBAT".

Di satu sisi, euforia kemenangan datang dari pendukung BAILEO terlihat di jalan, rumah-rumah kopi, beberapa sudut kota Ambon (mungkin juga di tempat lain) bahkan berselancar di dunia maya, namun di sisi lain bagi warga yang memilih paslon HEBAT atau SANTUN yang kalah dalam kompetisi ini tak boleh patah hati dan tenggelam dalam kesedihan yang mendalam.

Kata Karim Suryadi (Pakar Komunikasi Politik) takdir menggariskan setiap pemimpin ada waktunya, setiap waktu ada pemimpinnya. Sebagai warga yang baik dan cerdas (smart and good citizen) mesti legowo menyambut kedatangan gubernur baru yang akan mengubah wajah baru Maluku selama lima tahun ke depan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail-Barnabas Orno yang terhormat dan mulia akan duduk di singgasana, suatu tempat yang terhormat dan mulia karena warga telah melimpahkan kekuasaan kepada mereka. Tetapi jangan lupa pergilah juga ke gubuk-gubuk warga miskin. Di sana bersemayam keterbelakangan dan kegelisahan yang membahana.

Warga Menanti Perubahan

Sungguh dinantikan tampilan sosok pemimpin Maluku baru yang mampu menghadirkan perbaikan, membangun keterbelakangan, dan mengentaskan kemiskinan, sehingga tak ada warga yang bersusah payah menghadapi beragam problematik yang melilit kehidupan mereka dan hanya beralas kesabaran semata.

Perlu diingat bahwa warga tak hanya ingin melihat simbol-simbol Maluku hadir saat perayaan besar maupun upacara adat istiadat, namun juga ingin menyaksikan "kebesaran" Maluku hadir saat warga dililit persoalan kemiskinan.

Kalimat "berani lawan kemiskinan dan harus ada perubahan" yang diucapkan gubernur terpilih dan terdengar oleh telinga warga selama musim kampanye berlangsung perlu diwujudnyatakan. Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 hingga 2012, disebutkan Maluku masuk urutan ketiga secara nasional penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Beragam janji politik selama musim kampanye mesti diubah menjadi perbuatan, beragam program unggulan yang dicanangkan oleh gubernur baru mesti dirasakan seluruh warga. Gubernur baru dituntut bisa meningkatkan SDM demi terkelolanya SDA Maluku yang kaya secara tepat guna. Pembangunan mesti merata di berbagai sektor agar Maluku bisa bebas dari kemiskinan seperti yang cita-citakan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Para nelayan, petani, pedagang kecil, supir angkot, tukang ojek, tukang jahit, tukang parkir, tukang bangunan, tukang kayu, pelajar, pendidik, dan seluruh warga di Maluku mulai dari Timur Kepulauan Aru sampai ke Barat Pulau Buru, dari Utara Pulau Seram sampai ke Selatan Maluku Barat Daya yang termasuk dalam Negeri Adat, Negeri Budaya, dan Negeri Raja-Raja sudah tak sabar merasakan sentuhan gubernur baru yang bisa melahirkan perubahan; sentuhan yang membuat Maluku bisa bebas dari kemiskinan.

Selamat dan sukses kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Bapak Murad Ismail dan Barnabas Orno. Selamat mengubah beragam janji manis politik menjadi perbuatan. Jadilah rahmat di dalam lumbung-lumbung Negeri para Raja, semoga.***

Membangun Kehidupan

Godlif Malatuny

(Akademisi Universitas Pattimura)

 

Para pembaca yang terhormat, pendidikan menjadi jalan vital untuk membangun kehidupan, lebih-lebih dipandang penting sebagai ruang untuk membimbing, mengarahkan, dan membentuk setiap kewargaan agar menjadi baik dan cerdas (smart and good citizen).

Sekilas, kata-kata di atas memang terlihat sebagai konsep yang tak bermasalah. Namun, saya kembali memutar otak untuk sibuk memikirkan; jika pendidikan bisa membangun kehidupan dan membuat setiap anak bangsa menjadi lebih baik dan cerdas, hingga sejauh ini di Tanah Air kita pasti tak ada lagi orang-orang jahat. Nyatanya tidak. Najwa Shihab masih mengatakan, kejahatan dan pembiaraan ada di mana-mana.

Lebih dari itu, kita dapat menyaksikan deretan fakta buruk yang turut membumbui dunia pendidikan seperti bullying, tawuran antar pelajar, narkoba, sikap intoleran, pungli, hingga korupsi yang dilakukan oleh anak bangsa yang pernah lahir dari rahim pendidikan.

Tak boleh heran, jika di saat sebagian besar anak bangsa mengais-ngais rupiah, terdapat sekelompok orang, rata-rata dari kelas menengah ke atas yang wangi kerap mengobral rupiah, sehingga mobil mewah meluncur tiap hari.

Tak kalah buruknya, pendidikan bangsa kita dalam satu dekade terakhir lebih banyak terarah pada kepentingan-kepentingan praktis hidup, yaitu melayani pasar ketimbang membangun kehidupan. Sebut saja perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana anak-anak bangsa dipicu (lewat pendidikan) untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya demi kemakmuran pribadi dan sanak famili.

Keberhasilan-keberhasilan pendidikan selalu diletakkan dengan ukuran-ukuran pasar, bersifat pragmatis, mekanistis, dan normatif. Tak pelak lagi, pendidikan ideal yang diimpikan hanya sebatas jari yang menunjuk bulan.

                                                  

Mungkin para pembaca yang terhormat merasa hal ini berlebihan, dibesar-besarkan, dan tendensius. Namun saya meyakini, potret pendidikan bangsa kita dalam satu dekade terakhir sungguh memprihatinkan dan gagal dalam membangun kehidupan bangsa yang bermartabat.

Mari Kita Bangun Kembali

Sampai hati bila beragam problematik yang melanda pendidikan bangsa kita dininabobokan, karena bisa membuat bangunan kehidupan bangsa kita takkan bertahan lama di tengah gempuran budaya dan persaingan bangsa lain.

Diperlukan adanya kesukarelaan yang tulus dari setiap anak bangsa yang terdidik untuk membangun kehidupan anak bangsa yang lain melalui tiga langkah. Kesatu, peran pendidik di wilayah sekolah tak boleh hanya sebatas “mengajar” namun juga “mendidik” agar anak bangsa tak hanya cerdas namun berkarakter baik (good character). Karena kata cerdas dan baik harus berpadu dalam setiap pribadi anak bangsa.

Kedua, terus membangun kehidupan anak bangsa melalui keteladanan walaupun tetap hening dari ingar-bingar berita. Hendaklah setiap kita yang terdidik mengajar dengan keteladanan sebelum mengajar dengan kata-kata. Karena keteladanan memang lebih mudah diserap anak-anak bangsa daripada teori-teori yang kering.

Ketiga, sebagai penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, maka kita mesti kembali menerapkan semboyan dalam pendidikan yang ia cetuskan; Ing Ngarsa Sung Tuladha yang berarti di depan memberi contoh, Inga Madya Mangun Karsa; di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani; di belakang memberi dorongan.

Walaupun Sang Tokoh Pendidikan Nasional sudah bersemayam dalam ketentraman namun kuyakin, warisan ilmu dan keteladanannya takkan pernah lapuk ditimbun waktu, takkan hilang ditelan lipatan sejarah.***

Krisis Pengamalan Ajaran Luhur Pancasila

Godlief Malatuny

(Sekretaris Konsorsium Peduli Pendidikan Maluku)

Saudara-saudari sebangsa-setanah air yang saya kasihi, Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia di tengah-tengah pandangan filsafat dan ideologi besar duniawi dewasa ini, bahkan rumusan Pancasila yang telah disepakati oleh para fouding fathers, secara objektif dikagumi oleh seorang ahli tentang Indonesia, dari Cornell University USA, George Mc Turner Kahin dan Filsuf Besar Bertrand Russell.

Namun, pasang surut perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam kehidupan membangsa dan menegara, memberikan pengalaman positif tentang arti penting mengamalkan ajaran luhur Pancasila demi mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (material dan spiritual).

Sayangnya, mimpi indah segenap kewargaan seperti yang disebutkan di atas lekas menjelma menjadi mimpi buruk: tertindas, terpecah-belah, terperbudak, timpang, dan miskin. Penegasan ini berasalan karena, Pancasila sebagai dasar falsafah negara (Philosophische Grondslag) yang kaya akan kearifan suku bangsa, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan sudah tak lagi diamalkan dengan setia oleh segenap kewargaan.

Sebut saja, aksi teroris yang menerbitkan darah dan air mata (masih segar dalam ingatan) beberapa waktu lalu memberi bukti nyata pada kita bahwa begitu krisis pengamalan ajaran luhur Pancasila. Bagaimana mungkin sampai hati warga Indonesia menghabisi saudara sebangsanya sendiri dengan melalukan bom bunuh diri. Lantas, dimanakah nilai kemanusiaan maupun persatuan yang sudah terkonsep rapi dalam Pancasila melalui rangkaian panjang fase "pembibitan", fase "perumusan", dan fase "pengesahan" oleh para founding fathers bangsa Indonesia?

Untuk memenuhi jawaban dari pertanyaan di atas, dengan berburuk sangka, penulis mesti mengatakan bahwa dewasa ini bangsa kita sedang mengalami keterlenaan terhadap nilai-nilai luhurnya sendiri. Alhasil, pelbagai paham dari bangsa lain; pragmatisme, hedonisme,  individualisme, dan (terutama) radikalisme mengakar kuat-dalam pikiran dan menjelma-menjadi perbuatan.

Tidaklah mengherankan, jikalau warga yang mengonsumsi paham radikalisme menepikan nilai kemanusiaan maupun persatuan-dalam Pancasila-sehingga nekat melakukan bom bunuh diri. Namun yang mengherankan dari kejadian itu; persatuan kembali dibincangkan diantara segenap kewargaan. Sadar atau tidak, seakan-akan warga kembali merajut "persatuan" ketika negara dalam keadaan terpuruk, tertindas, dan terpecah-belah. Konsep "kembali merekat setelah tersekat" berlaku disini. Inilah letak krisis pengamalan akan ajaran luhur Pancasila, sila ke-3.

Fakta buruk lainya seperti yang dilansir dari laman kompas.com, seorang gadis (VAM) berusia 14 tahun. Melalui akun Facebook yang bernama Khenyott Dhellown, memelesetkan butir Pancasila. VAM menyebutkan lima langkah gaya pacaran bebas dan ia menyebutkan bahwa itulah Pancasila. Belum lagi kasus artis yang berinisial ZG yang pernah melakukan pelecehan lambang Pancasila, Namun anehnya, justru dijadikan sebagai Duta Pancasila.

Memang benar kata Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan, bahwa problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan "kesaktian" nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Pelbagai fakta buruk yang telah diuraikan sebelumnya tak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebuah usaha bersama merupakan suatu kemestian untuk mengamalkan ajaran luhur Pancasila dalam kehidupan membangsa dan menegara.

Menunggang pada Jiwa Gotong Royong

Demi mewanti-wanti tentang bahaya yang bisa ditimbulkan akibat krisis pengamalan ajaran luhur Pancasila, maka segenap kewargaan mesti menunggang pada jiwa gotong royong; pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagian semua.

Semua ajaran luhur Pancasila hendak diamalkan dan dikembangkan dengan menunggang pada jiwa gotong royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong royong (yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan); bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, "bhinneka tunggal ika"); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak pesatuan.

Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elite penguasa-pemodal (minokrasi). Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengembangkan kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa membumikan ajaran luhur Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula Negara Kebangsaan Pancasila sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan.

Pengakaran Pancasila dari keyakinan dan pengetahuan ke praksis tindakan merupakan suatu kemestian, betapapun hal itu merupakan pekerjaan besar yang sulit di suatu negeri yang dirundung banyak masalah. Namun dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai inti Pancasila, kesulitan itu bisa ditanggung bersama.***

GOTONG ROYONG MEMBUMIKAN PANCASILA

Godlif Malatuny

Pancasila lahir dari semangat gotong royong yang membara,

pembantingan tulang bersama,

pemerasan keringat bersama,

perjuangan bantu-membantu bersama.

Membumikan ajaran luhur Pancasila,

hendak dilandasi semangat gotong royong yang membara,

prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran,

bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

Prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan,

bukan internasionalisme yang eksploitatif dan menjajah demi meraup keuntungan.

Prinsip kebangsaan yang mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan,

bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak pesatuan.

Prinsip demokrasi yang mengembangkan musyawarah mufakat,

agar segenap kewargaan selalu merekat,

bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas,

atau minoritas elite pemodal dan penguasa yang memiliki kapasitas.

Prinsip kesejahteraan yang mengembangkan partisipasi segenap kewargaan,

maupun emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan,

bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme,

bukan pula yang mengembangkan kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.

Pancasila adalah dasar persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa,

dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai inti Pancasila,

kita bisa membumikan ajaran luhur Pancasila dalam kehidupan nyata,

niscaya kemajuan-kebahagiaan dirasakan segenap kewargaan dalam Negara Kebangsaan Pancasila.

Selamat Hari Lahir Pancasila

Ambon, 1 Juni 2018.

 

  

RACUN SEMANIS MADU

Godlief Malatuny
(Sekretaris Konsorsium Peduli Pendidikan Maluku)

Judul tulisan ini sengaja saya pinjam dari kata Kahlil Gibran, sang pujangga besar asal Libanon dalam bukunya yang berjudul Bila Cinta Bicara untuk menggambarkan politisi yang piawai bersilat lidah dengan kata-kata manis bernada palsu.

Amat ironis, dalam alam demokrasi seperti saat ini masih ada politisi secara riuh menawarkan berbagai program yang muluk-muluk demi meraup keuntungan suara. Padahal ia sendiri masih ragu dengan berbagai program yang ia tawarkan kepada warga, mengingat banyak janji yang mesti dituntaskan jika ia berhasil menduduki kursi yang direbut. Di situ, saya melihat ular kemunafikan dan kepalsuan merangkak.

Terlepas dari fenomena itu, menjelang pemilukada saya melihat politisi mempermainkan pikiran dan otak orang-orang lemah bagai seekor kucing yang mempermainkan seekor tikus. Alih-alih seorang politisi boleh bohong, namun tak boleh salah adalah langkah awal baginya untuk berbicara sesuka hatinya bahkan mengandung hoaks sekalipun, asalkan ia tak salah bertindak di hadapan warga.

Lebih-lebih, bila ia semangat berbicara ia takkan memberi kesempatan kepada lawan bicaranya. Pahadal, orang arif sering mengingatkan, sebuah tindakan yang terlalu bersemangat sering hanya menunjukan kebodohan pelakunya (Suryadi, 2017).

Memang benar, berbicara adalah "bab" dari seorang politisi, namun merasa benar dengan apa yang dibicarakan adalah sebuah kesalahan fatal. Hati-hatilah, sebab kesalahan paling fatal adalah merasa benar dengan pemikiran yang salah. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka sangat disayangkan akan menjadi bumerang bagi dirinya.

Berbicara adalah hak segala bangsa, untuk itu seorang politisi boleh berbicara sesuka hatinya, namun sampai hati bila kata-kata semanis madu yang keluar dari mulutnya berbau hoaks karena hanya menambah deposit dosa. Sudah pasti ia akan hancur dan kehancurannya adalah buah-buah kebohongan. Untuk itu, kepura-puraan yang berulang di setiap musim pemilukada mesti dihentikan oleh dirinya sendiri. Politisi seharusnya menjadi "rahmat di dalam lumbung-lumbung negeri" seperti yang diutarakan Kahlil Gibran.

Jurus Penyelamat

Politisi acap kali ingin "melapisi kehormatan dengan kehormatan yang lebih tinggi sebagai penolak kenistaan zaman" seperti kata Kahlil Gibran, sehingga dalam proses yang dicap demokrasi sekalipun masih terselip kata-kata manis bernada palsu dari sang politisi, itulah yang disebut penulis sebagai racun semanis madu.

Beragam isu, entah baik maupun buruk digoreng sematang mungkin oleh politisi agar bisa dikonsumsi oleh warga. Tiga langkah bijak yang menjadi jurus penyelamat terhadap isu palsu yang beredar selama musim pemilukada.

Kesatu, warga mesti melakukan klarifikasi berganda tentang isu yang ditebarkan oleh politisi. Mengecek fakta secara berulang kali demi memastikan kebenarannya. Teori korespondensi menegaskan bila sebuah pernyataan tidak sesuai dengan, atau tidak merujuk fakta yang sahih, maka pernyataan tersebut palsu/bohong.

Kedua, membedah setiap pernyataan politisi menjadi hal mutlak, agar kekurangan dan kesalahan bisa dielak. Memang, kekurangan dan kesalahan politisi boleh saja ditoleransi, tetapi sikap kritis warga tidak boleh berhenti. Warga mesti menguji politisi yang sedang unjuk diri agar warga tak sampai salah memilih.

Ketiga, menjelang pemilukada, politisi acap kali bertaruh badan layaknya tim sepak bola yang bermain di ujung waktu pertandingan, semua kekuatan dikerahkan dengan strategi yang tepat agar tim meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Alih-alih jurus ampuh mulai dari kampanye damai hingga black campaign dan money politics mencuat ke permukaan secara diam-diam demi mengalahkan lawan politik. Inilah yang menyebabkan kisruh antarpolitisi tidak akan berhenti sepanjang musim pemilukada.

Warga tak boleh buta dan tuli, lebih-lebih warga harus pandai mengenali siapa politisi yang peduli terhadap persoalan yang melilit kehidupan bangsa. Yang diperlukan adalah komitmen dan keberanian mengatasi persoalan, agar kita tidak seperti apa yang dikatakan Schiller: "sebuah bangsa yang besar namun bingung dengan amalan".

Akhir kata, meski demokrasi selalu memberi ruang bagi politisi untuk berkompetisi merebut jabatan, namun tak semestinya politisi menebarkan beragam program muluk-muluk yang tak dapat direalisasikan agar warga tak memandang demokrasi sebagai proses yang menjengkelkan, lebih dari itu mereka tak mengubur kepercayaan terhadap setiap perkataan politisi.***